Pemkab Nganjuk Ikuti Sosialisasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Malang, PING– Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hadir dalam Rapat Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Jumat (19/9/2025) di The Aliante Hotel & Convention Center Malang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tanggal 8 September 2025 tentang penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa.

Sosialisasi dihadiri langsung oleh Dr. Bahri, S.STP., M.Si, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, yang menyampaikan materi mengenai pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Pemkab Nganjuk menyambut baik langkah strategis ini. Dengan penerapan transaksi non tunai, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Nganjuk menjadi lebih tertib, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk, Subani menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam hal keuangan, merupakan bagian dari komitmen bersama mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan terpercaya.

"Karena menggunakan sistem transaksi non tunai atau digital ini dapat mencegah penyimpangan. Artinya dapat membentengi aparat desa dari celah penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan dana. Kami siap berkolaborasi dengan Dinas PMD Nganjuk," tuturnya.

Sementara itu, Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Sopingi, menyampaikan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah desa dalam implementasi kebijakan ini, agar seluruh desa mampu menyesuaikan diri dengan sistem transaksi non tunai sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi.

"Diharapkan dengan adanya transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan desa akan terwujud transparansi dan akuntabilitas keuangan desa," bebernya.

Melalui keikutsertaan ini, Pemkab Nganjuk berharap desa-desa di wilayahnya semakin maju dalam tata kelola keuangan serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.