Genjot PAD 2026, Kang Marhaen Instruksikan Jajaran Tancap Gas Optimalkan Pajak Kendaraan

Nganjuk, PING – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan seluruh jajaran perangkat daerah untuk all-out dan "tancap gas" dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelayanan PKB bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Buruh Pabrik, dan Ojek Online di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Senin (12/10/2026).

Bupati Marhaen mengingatkan pentingnya penerimaan pajak daerah yang langsung dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Nganjuk, seperti perbaikan jalan dan fasilitas masyarakat.

"Pajak dan retribusi ini ujungnya kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan, termasuk jalan raya. Saya minta di setiap proyek jalan dipasang banner penjelas: 'Jalan ini dibangun dari uang pajak Anda'. Masyarakat harus tahu kontribusi nyata mereka," tegas KangMarhaen sapaan akrabnya.

Mengingat sisa waktu tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 65 hari kerja menuju akhir Desember, Kang Marhaen menginstruksikan kalkulasi harian yang ketat. Dengan capaian realisasi yang berada di kisaran 76 persen, Bapenda bersama Samsat ditargetkan mampu menghimpun penerimaan rata-rata Rp370 juta hingga Rp400 juta per hari guna menutup sisa target.

Guna mencapai target tersebut sekaligus memperluas pemanfaatan program Pemprov Jatim, Kang Marhaen menginstruksikan langkah konkret:

• Pemanfaatan Media Publikasi Pemda: Memanfaatkan videotron daerah, baliho, hingga spanduk di setiap desa dan kelurahan untuk mengabarkan bahwa tunggakan PKB tahun 2025 ke bawah bagi penerima PKH digratiskan, serta diskon 20 persen bagi buruh pabrik.
• Kumpulkan Pemangku Kepentingan: Mengundang lurah/kepala desa, pimpinan serikat pekerja, perwakilan buruh, manajer perusahaan/pabrik (seperti PT SAI), perwakilan asisten rumah tangga (ART), hingga pengemudi ojek online ke Pendopo untuk sosialisasi langsung.
• Keteladanan ASN: Mewajibkan penertiban pajak kendaraan dinas (plat merah) dan kendaraan pribadi milik ASN di seluruh OPD, serta menertibkan kendaraan sewa operasional agar dilakukan balik nama ke wilayah Nganjuk.

"Waktu kita pendek. Kuncinya komunikasi, publikasi, dan kebersamaan. Kalau semua bergerak serentak, target PAD pasti terlampaui," pungkas Kang Marhaen.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro mengingatkan agar optimalisasi pajak tidak dilakukan dengan pendekatan yang terkesan memaksa. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pola komunikasi maupun pelayanan.

“Jangan semata-mata menarik, menarik, dan menarik. Kita harus memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Pendekatannya harus gotong royong. Masyarakat juga harus merasa bahwa pemerintah hadir untuk membantu, bukan sekadar menagih,” tuturnya.

Mas Handy sapaan akrabnya juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat ketika petugas maupun pendamping berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, sosialisasi harus menggunakan diksi yang menenangkan dan memberikan pemahaman mengenai manfaat program, bukan justru membuat masyarakat merasa takut atau tertekan.

“Pilihlah diksi yang menenangkan dan melegakan. Sampaikan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai bahasa yang kita gunakan justru menyakiti hati masyarakat,” pesannya.

Mas Handy juga mengusulkan agar pelayanan kepada penerima PKH dilakukan berdasarkan pemetaan atau profiling di masing-masing wilayah. Dengan cara tersebut, petugas dapat mengetahui masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran sehingga pelayanan dapat dijadwalkan secara lebih terukur, termasuk melalui layanan Samsat keliling di kecamatan.

Menurutnya, pola tersebut akan membuat pelayanan lebih efektif karena masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke pusat Kabupaten Nganjuk. Setelah data penerima manfaat dipetakan, jadwal pelayanan dapat disusun berdasarkan jumlah wajib pajak yang berada di masing-masing wilayah.

Untuk kelompok buruh, Mas Handy juga mendorong adanya koordinasi langsung dengan perusahaan. Pelayanan dapat dilakukan secara terjadwal agar tidak mengganggu aktivitas produksi maupun jam kerja karyawan. Dengan pengaturan waktu berdasarkan kelompok atau nomor antrean, pekerja dapat mengurus pajak tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam waktu lama.

Gagasan tersebut mendapat perhatian dalam rakor karena sejumlah perusahaan di Nganjuk memiliki jumlah pekerja yang cukup besar. Pola pelayanan terjadwal dinilai dapat menjadi solusi agar proses pembayaran pajak lebih tertib sekaligus tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional perusahaan.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Nganjuk berupaya membangun kepatuhan pajak dengan cara yang lebih dekat, komunikatif dan terukur. Optimalisasi pendapatan daerah tetap menjadi sasaran, namun pelaksanaannya diharapkan berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang mudah serta keberpihakan terhadap kondisi masyarakat.