Dorong Kriya Lokal Naik Kelas, S. Wahyuni Marhaen Hadiri Rakor Dekranas se-Indonesia Barat

Jakarta, PING – Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya dalam memperkuat integrasi program daerah dengan kebijakan nasional. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Nganjuk, Ny. S. Wahyuni Marhaen, S.E., dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat Tahun 2026.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk. Forum tingkat regional yang diinisiasi oleh Dekranas bekerja sama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Harian Dekranas yang juga menjabat sebagai Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian. Pertemuan strategis ini diselenggarakan guna memperkuat koordinasi kelembagaan, sinkronisasi arah program kerja, serta penyelarasan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di sela-sela kegiatan, Ketua Dekranasda Kabupaten Nganjuk, Ny. S. Wahyuni Marhaen, menegaskan bahwa kehadiran delegasi Nganjuk merupakan wujud keseriusan daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan kemajuan produk lokal.

"Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah Dekranasda dan TP PKK Nganjuk dengan arah kebijakan nasional. Kami ingin memastikan perajin kriya dan pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas dan berdaya saing tinggi melalui tata kelola serta dukungan penganggaran daerah yang terencana," ujar S. Wahyuni Marhaen.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor di daerah untuk menerjemahkan arahan pusat ke tingkat akar rumput. "Penguatan ekonomi melalui kriya dan ketahanan keluarga lewat PKK maupun Posyandu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi langsung bersama Bappeda dan Disperindag hari ini membuktikan kesiapan kami untuk mengintegrasikan program secara konkret hingga ke tingkat desa dan kelurahan," imbuhnya.

Rapat koordinasi yang diikuti oleh perwakilan dari 16 provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa ini menjadi landasan strategis bagi Pemkab Nganjuk. Menindaklanjuti agenda tersebut, jajaran Pemkab Nganjuk siap menuangkan rumusan hasil pertemuan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah secara berkesinambungan.