Peringati HUT ke-27 DWP, Pemkab Nganjuk Gelar Senam Bersama hingga Gerakan Pangan Murah
- 06-11-2026
Nganjuk, PING – Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) Kabupaten Nganjuk menggelar Resepsi dan Seminar Pendidikan dalam rangka Milad ke-29 IGABA, Senin (26/10/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Mengukuhkan Peran Guru dalam Mewujudkan Guru PAUD Berkualitas Menuju Generasi Emas 2045” tersebut berlangsung di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Pemkab Nganjuk.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua GOW Nganjuk, Ketua DWP Nganjuk, Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, Ketua PD Aisyiyah, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua IGABA, Ketua PGRI, perwakilan IGTKI dan HIMPAUDI, serta seluruh guru KB, TK, dan TPA Aisyiyah se-Kabupaten Nganjuk.
Dalam sambutannya, Wabup Trihandy menyampaikan apresiasi kepada para guru PAUD yang selama ini telah mengambil peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Menurutnya, pendidikan pada usia dini membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian yang besar dari para pendidik.
Wabup mengaku turut merasakan tantangan dalam mendampingi anak usia dini. Dari pengalamannya sebagai orang tua, ia melihat adanya perubahan dan perkembangan pengetahuan anak setelah mendapatkan pendidikan dan pendampingan dari para guru.
“Guru-guru ini luar biasa. Saya bersama Ibu juga merasakan bagaimana anak-anak setelah sekolah mendapatkan tambahan ilmu dan semakin pintar. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ibu-ibu semua yang sudah membersamai anak didik kita,” ujar Mas Handy sapaan akrabnya.
Menurutnya, dedikasi guru PAUD memiliki arti penting dalam menyiapkan generasi yang akan menjadi bagian dari pembangunan Indonesia di masa mendatang. Pendidikan yang diberikan sejak usia dini menjadi salah satu fondasi dalam membentuk karakter, kemampuan, serta kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
Karena itu, tema Milad ke-29 IGABA dinilai relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Penguatan kualitas guru PAUD tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengajar, tetapi juga bagaimana pendidik mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak.
Mas Handy juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi antara organisasi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan dan kebutuhan di bidang pendidikan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
“Jangan pernah khawatir bahwa Pemerintah Daerah akan selalu bersama dengan ibu-ibu semuanya. Kalau ada apa-apa, silakan disampaikan. Karena kita selalu bersinergi dan bersama-sama,” katanya.
Mas Handy menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Nganjuk merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, guru, serta seluruh elemen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan daerah.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga sikap saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman organisasi maupun kelompok masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah perlu berjalan beriringan dengan suasana yang damai dan rukun.
“Nganjuk bukan milik satu orang atau satu golongan, tetapi milik kita bersama. Kita berusaha sebaik-baiknya untuk adil kepada semua organisasi dan semua golongan, menciptakan Nganjuk yang guyub dan rukun. Karena percuma Nganjuk maju pesat kalau tidak damai,” tegasnya.
Melalui Milad ke-29 ini, IGABA Kabupaten Nganjuk diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidik PAUD. Forum resepsi dan seminar juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, bertukar pengetahuan, serta membangun sinergi antarpemangku kepentingan pendidikan.
Kegiatan ditutup dengan harapan agar seluruh rangkaian Milad dan seminar pendidikan memberikan tambahan wawasan serta manfaat bagi para peserta. Semangat kolaborasi tersebut diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari upaya bersama menyiapkan generasi Nganjuk yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
