Lebih dari Separuh Pemilih Didominasi Generasi Muda, KPU Nganjuk Gencarkan Pendidikan Pemilih Cerdas

Nganjuk, PING – Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi memegang peranan mutlak dalam menentukan arah kebijakan publik lima tahun ke depan, mulai dari alokasi bantuan sosial, beasiswa pendidikan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur. Pentingnya membangun kesadaran politik yang kritis dan bertanggung jawab tersebut dikupas tuntas dalam program dialog interaktif Dinamika Pagi di 105,3 Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL FM), Kamis (29/10/2026).

Acara ini menghadirkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih Parmas dan SDM), Romza, dengan dipandu penyiar Etna Laila. Dialog interaktif ini mengusung tema "Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih".

Romza memaparkan bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga, total pemilih di Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 898.625 orang. Dari angka tersebut, struktur demografi pemilih didominasi oleh Generasi Z sebesar 23,3 persen (209.125 orang) dan Generasi Milenial sebesar 28,2 persen, sehingga gabungan generasi muda melampaui separuh dari total populasi pemilih di Nganjuk.

Tingginya potensi suara pemula menjadi alasan utama KPU Nganjuk menggencarkan program roadshow edukasi ke sekolah-sekolah tingkat SMP hingga SMA sederajat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Selain mendatangi sekolah, KPU membuka program edukasi interaktif di Rumah Pintar Pemilu (RPP), di mana para pelajar diajak langsung mempraktikkan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mengenal tugas KPPS, saksi, hingga pengawas.

"Tingkat partisipasi masyarakat Nganjuk pada Pemilu 2024 sangat membanggakan, mencapai 84,40 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 81,48 persen. Sementara partisipasi Pilkada 2024 mencapai 77,08 persen, naik dari perhelatan sebelumnya. Tren positif ini harus terus kita jaga, terutama menyadarkan generasi muda agar tidak terjebak pragmatisme atau politik uang (money politics), sebab kebijakan pemimpin yang terpilih akan menentukan hajat hidup kita bertahun-tahun ke depan," ujar Romza.

Menyikapi kekhawatiran sebagian masyarakat terkait intimidasi pencabutan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT jika berbeda pilihan politik, Romza menegaskan bahwa program bansos nasional disalurkan berdasarkan verifikasi kriteria desil kemiskinan resmi dan tidak bisa dihapus sepihak oleh figur calon kepala daerah. Ia juga mengimbau pemilih, khususnya Gen Z, agar tidak mudah terkecoh dengan kemasan pencitraan atau framing teknologi AI di media sosial selama masa kampanye, melainkan wajib menelusuri rekam jejak (track record) nyata calon jauh sebelum kontestasi dimulai.

KPU Nganjuk turut menegaskan komitmen penyelenggaraan pemilu yang inklusif dengan merangkul seluruh segmen, termasuk kelompok perempuan, pemilih di wilayah pelosok, hingga siswa sekolah luar biasa (SLB) bagi pemilih penyandang disabilitas. Terkait status data pemilihan kepala desa (Pilkades), KPU mengklarifikasi bahwa regulasi dan pengelolaan Pilkades sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Menutup perbincangan, Romza menekankan bahwa partisipasi pemilu bukan sebatas hadir di bilik suara lalu pulang. Keterlibatan masyarakat mencakup peran aktif memantau jalannya tahapan, mengikuti kampanye seluruh kandidat untuk membandingkan program kerja, terlibat sebagai badan adhoc (PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS), hingga menyampaikan kritik konstruktif demi terjaganya integritas demokrasi di Bumi Anjuk Ladang.