Bukan Dipelihara, Tapi Diselesaikan: Komitmen Tegas Pemkab Nganjuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Nganjuk, PING – Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPPKPE) Tahun 2026 di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Kamis (29/10/2026). Forum strategis ini dirancang untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan indikator kerja lintas sektor, dan memastikan intervensi penanganan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk berjalan tepat sasaran.

Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, bersama jajaran kepala perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Dalam arahannya, Bupati Marhaen menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan penyusunan program. Menurutnya, setiap langkah harus dilanjutkan dengan eksekusi yang jelas berdasarkan kondisi dan penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat.

“Yang penting bukan hanya rapat, tetapi setelah rapat ini bagaimana eksekusinya. Orangnya harus dianalisis, variabel-variabel miskinnya apa, dan apa yang menyebabkan orang tersebut miskin,” ujar Kang Marhaen.

Ia menjelaskan, karakteristik masyarakat miskin tidak selalu sama. Ada keluarga yang menghadapi persoalan karena tidak memiliki pekerjaan, sementara sebagian lainnya membutuhkan akses terhadap dunia kerja maupun peningkatan kompetensi. Karena itu, intervensi pemerintah perlu disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga.

Kang Marhaen juga meminta perangkat daerah terkait bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap data masyarakat miskin. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan maupun program pemberdayaan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan akar persoalannya.

Menurutnya, data tersebut harus menjadi “kisi-kisi” dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya arah yang jelas, anggaran daerah dapat digunakan secara lebih tepat untuk menjangkau sasaran yang membutuhkan.

“APBD itu ibarat peluru. Kalau kita punya kisi-kisi atau panduan yang jelas, maka sasaran yang dituju bisa tepat. Jangan sampai anggaran digunakan tetapi tidak jelas arahnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kang Marhaen menyoroti persoalan pengangguran yang memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu disinergikan dengan program peningkatan kompetensi, pelatihan, dan perluasan akses kerja bagi masyarakat.

Ia mendorong agar perangkat daerah yang menangani ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada satu program, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi yang berhubungan langsung dengan peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kondisi kemiskinan.

Kang Marhaen juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah, menurutnya, memiliki keterbatasan dari sisi fiskal sehingga penyelesaian persoalan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

“Libatkan swasta, libatkan pengusaha. Dunia industri ikut dalam penanganan kemiskinan karena kemiskinan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

Menurut Kang Marhaen, keberadaan dunia usaha memiliki peran penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Karena itu, investasi dan keberlangsungan usaha perlu menjadi bagian dari ekosistem penanggulangan kemiskinan, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan yang lebih baik.

Melalui rapat OPPPKPE tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendorong agar penanganan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pemutakhiran dan analisis data, identifikasi penyebab kemiskinan, peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja, hingga penguatan kolaborasi dengan dunia usaha.

Koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mewujudkan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh ketepatan sasaran dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.