Bukan Angka Kertas, Mas Handy Dorong Penanganan Kemiskinan Sesuai Kondisi Riil

Nganjuk, PING – Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro mendorong penanganan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk tidak hanya berpedoman pada angka statistik, tetapi juga memperhatikan kondisi riil masyarakat di lapangan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPPKPE) Tahun 2026 di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Kamis (29/10/2026).

Dalam arahannya, Wabup Trihandy menekankan pentingnya melakukan verifikasi terhadap data masyarakat miskin secara langsung. Menurutnya, kondisi seseorang yang tercatat dalam data kemiskinan dapat berubah seiring waktu sehingga diperlukan pembaruan informasi secara berkala.

“Data memang menjadi dasar, tetapi kondisi aktual di lapangan harus kita lihat. Kepala desa, RT, dan camat yang mengetahui kondisi masyarakatnya secara langsung. Kalau ternyata anaknya sudah membawa orang tuanya ikut tinggal di Jakarta dan kehidupannya sudah layak, maka harus diperbarui datanya,” jelas Mas Handy sapaan akrabnya.

Ia menilai, pendekatan tersebut penting agar program bantuan pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan target angka. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang memang membutuhkan mendapatkan intervensi, sementara warga yang kondisinya sudah membaik dapat dikeluarkan dari sasaran ketika memang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.

Mas Handy juga mendorong agar data masyarakat yang membutuhkan penanganan disusun secara lebih detail, mulai dari nama, alamat, desa, hingga kecamatan. Dengan data tersebut, masing-masing wilayah dapat mengetahui persoalan yang harus ditangani dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Menurutnya, pembagian sasaran berdasarkan wilayah juga membuka peluang kolaborasi yang lebih terarah dengan berbagai organisasi dan kelompok masyarakat. PKK, Dharma Wanita, Muslimat, Fatayat, Aisyiyah maupun organisasi lainnya dapat mengambil bagian sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum mendapatkan intervensi.

“Kalau datanya sudah ada, nanti kita bedah. Bisa jadi satu kecamatan hanya memiliki beberapa sasaran, tetapi ada kecamatan lain yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi intervensinya jangan sampai menumpuk di satu tempat karena semua tidak saling mengetahui,” ungkapnya.

Selain pembaruan data, Mas Handy menyebut penciptaan dan perluasan akses pekerjaan sebagai salah satu cara paling efektif untuk menekan angka kemiskinan. Pemerintah, menurutnya, perlu menciptakan iklim yang mendukung dunia usaha, salah satunya melalui kemudahan perizinan.

Di sisi lain, ia meminta sektor ketenagakerjaan memperkuat akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. Dunia usaha tidak dapat dipaksa untuk terus menambah tenaga kerja, tetapi pemerintah dapat mendorong agar keberadaan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kalau perusahaan berada di suatu wilayah tetapi masyarakat di sekitarnya tidak bisa bekerja di sana, tentu akan menimbulkan persoalan sosial. Karena itu, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari stabilitas perusahaan,” katanya.

Mas Handy juga mengingatkan bahwa kemiskinan dapat muncul dari persoalan sosial dalam keluarga. Ketidakstabilan rumah tangga, termasuk perpisahan, dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan berpotensi melahirkan kelompok masyarakat miskin baru. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan juga perlu memperhatikan ketahanan keluarga.

Faktor kesehatan juga menjadi perhatian. Menurut Mas Handy, kondisi sakit yang tidak ditunjang perlindungan kesehatan dapat menguras tabungan keluarga dan pada akhirnya menyebabkan penurunan kondisi ekonomi. Karena itu, keberadaan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat beban pembiayaan kesehatan.

Ia memberikan gambaran bahwa seseorang yang selama usia produktif berhasil mengumpulkan tabungan untuk masa tua dapat kehilangan sebagian besar asetnya ketika menghadapi penyakit serius tanpa perlindungan kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kemiskinan tidak hanya menyasar keluarga yang saat ini miskin, tetapi juga masyarakat yang masih mampu agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

Mas Handy juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan masyarakat menghadapi penurunan produktivitas, terutama ketika memasuki usia lanjut. Hal tersebut termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) yang perlu mempersiapkan kehidupan setelah masa kerja agar tetap mampu mempertahankan kondisi keluarga dalam kehidupan yang layak.

“Bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga-keluarga kita tetap berada pada posisi kehidupan yang layak agar tidak turun menjadi miskin. Yang kita bahas bukan hanya yang sudah ada dalam data miskin, tetapi bagaimana mencegah mereka yang masih mampu agar tidak jatuh menjadi miskin,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Mas Handy juga mengajak seluruh pihak untuk membangun kolaborasi dalam menangani sasaran kemiskinan berdasarkan pemetaan wilayah. Intervensi diharapkan dilakukan secara terkoordinasi sehingga berbagai program dari pemerintah maupun organisasi masyarakat dapat saling melengkapi dan tidak menyasar lokasi yang sama secara berulang.

Ia meminta Dinas Sosial bersama perangkat daerah terkait lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan penanganan kemiskinan membutuhkan kepedulian, keterbukaan, serta kesediaan seluruh pihak untuk melihat persoalan masyarakat secara utuh.

Mas Handy mengapresiasi upaya bersama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menurunkan angka kemiskinan. Ia menyebut capaian penurunan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang perlu terus dilanjutkan dengan intervensi yang lebih terarah.

Melalui rapat OPPPKPE Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendorong pengentasan kemiskinan dilakukan secara lebih terukur, berbasis data yang terus diperbarui, sekaligus diperkuat dengan verifikasi kondisi lapangan. Sinergi pemerintah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru di Kabupaten Nganjuk.